Oleh: blhyansos | 6 Juli 2010

Dasar Hukum

PP 38 Tahun 2007 : Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

  1. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan meliputi 18 Sub.sub Bidang Urusan
  2. Sub Bidang Konservasi SDA : 1 Sub.sub Bidang Urusan

Urusan Bidang Kehutanan

  1. Sub.Bidang Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove
  2. Sub.Bidang : Pengelolaan DAS

Bagian Lingkungan Hidup Dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Prov. Jabar

Membawahi :

  1. Sub.Bidang Pengendalian Dampak
  2. Sub.Bidang Konservasi

UU 32 Tahun 2009: tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup

19 Kewenangan Provinsi

  1. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
  2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tingkat provinsi;
  3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
  4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
  5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
  6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
  8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
  9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.;
  10. Mengembangkan dan menerapkan instrumen  lingkungan hidup;
  11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
  12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  13. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
  14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat  hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat provinsi;
  15. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
  16. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  17. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  18. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi;
  19. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: