Oleh: blhyansos | 14 Juli 2010

Sub Bagian Konservasi

Kegiatan manusia (antropogenik) dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, selain memberikan manfaat positif, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa tahun terakhir ini perdebatan antara manfaat dan dampak negatif dari antropogenik tersebut terus berkembang, hal ini dapat dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Dampak negatif kegiatan terhadap lingkungan menyebabkan degradasi kualitas lingkungan dan kerusakan ekologis, bahkan bila dilakukan valuasi kadangkala justru merugikan dari sisi ekonomi. Artinya, pemulihan kerusakan ekologinya lebih mahal daripada manfaat ekonomi yang diperoleh. Hubungan ekologi dan ekonomi serta pengelolaan keduanya merupakan hal yang penting dan mendasar dalam menjaga keseimbangan ekosistem global sehingga sustainable development dapat diwujudkan.

Permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya tidak dipungkiri merupakan permasalahan yang mengemuka akhir-akhir ini, berdasarkan Perda No. 20 tahun 2008, Bagian Lingkungan Hidup sebagai unit Sekretariat Daerah yang mengelola berbagai permasalahan lingkungan memerlukan banyak data yang kemudian menjadi informasi untuk kembali ditransformasikan menjadi ilmu pengetahuan yang kelak akan mendasari berbagai keputusan yang akan diambil dalam menyikapi masalah-masalah tersebut.

Sejalan dengan upaya-upaya demokrasi, desentraliasi, dan pemberdayaan dalam pembangunan Indonesia, maka koreksi-koreksi mendasar sangat diperlukan dalam melihat dan memahami persoalan lingkungan akhir-akhir ini khususnya di Jawa Barat. Sub Bagian Konservasi sebagai bagian integral dari upaya ini melihat banyak tantangan dan peluang untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan menjadi sebuah kebijakan publik, seperti yang diungkapkan Fred Carden (2009):

“As research moves to identify the social environment and institutional structures that underlie successful development and the on-the-ground activities and leadership strategies that move development along, the policymakers should take advantage of the emerging knowledge”

SUB BAGIAN KONSERVASI

Konservasi atau conservation dapat diartikan sebagai suatu usaha pengelolaan yang dilakukan oleh manusia dalam memanfaatkan biosfir sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya secara berkelanjutan untuk generasi manusia saat ini, serta tetap memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi yang akan datang (Johan Iskandar, 2000)

Berdasarkan pengertian tersebut, konservasi mencakup berbagai aspek positif, yaitu perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan secara berkelanjutan, restorasi, dan penguatan lingkungan alam (IUCN, 1980). Hal ini memberikan gambaran bahwa keanekaragaman hayati adalah hal yang menjadi titik tolak perspektif Sub Bagian Konservasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaan bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup serta antara mereka dengan lingkungannya, hal ini mencakup fungsi-fungsi ekologi atau layanan alam, berupa layanan yang dihasilkan oleh satu spesies dan/atau ekosistem (ruang hidup) yang memberi manfaat kepada spesies lain termasuk manusia (McAllister, 1998).

Keanekaragaman hayati merepresentasikan fungsi dasar ekosistem yang memberikan berbagai pelayanan jasa lingkungan dan mempengaruhi manusia melalui berbagai faktor (penyediaan barang lingkungan/provisioning, pengaturan alamiah/regulating, pelayanan kultural/cultural services, dan fungsi dasar penopang hidup/supporting services), pengaruhnya bagi manusia, khususnya relasi sosial yang terbentuk diantara manusia, dan dengan lingkungan membentuk sebuah feedback loop yang seringkali menjadi faktor kunci dalam penerapan suatu kebijakan.

Beberapa undang-undang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Konservasi,  yaitu:

  1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity;
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
  4. Undang Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
  6. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 70 ayat 1, 2 dan 3, menjelaskan begitu pentingnya peran manusia untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pesan yang dapat diterjemahkan sebagai kesepakatan antara manusia dan alam dengan melakukan pemanfaatan sumber daya secara etis dan efisien.

Kondisi keanekaragaman hayati secara global saat ini, terus menurun, yang disebabkan oleh berbagai macam kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan lingkungan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Keanekaragaman hayati terus menurun diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, perubahan tata guna lahan, perubahan iklim, invasi spesies-spesies tertentu, eksplorasi berlebihan dan polusi, yang dikendalikan oleh interaksi faktor alam dan manusia yang saling menguatkan.

PROGRAM YANG DILAKUKAN?

Terbentuknya Bagian Lingkungan Hidup, khususnya Sub Bagian Konservasi, dipandang sebagai kesempatan yang membuka banyak peluang untuk lebih fokus dalam menangani permasalahan lingkungan hidup dalam koridor tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagai general legal drafter untuk Gubernur.

Sangat diharapkan dengan lebih fokusnya organisasi akan memunculkan berbagai koreksi terhadap pemahaman pengelolaan lingkungan hidup agar lebih bersifat transformative, yakni memunculkan adanya pemahaman-pemahaman dan gagasan-gagasan segar dan inovatif yang menguak sisi-sisi positif dari berbagai permasalahan yang ada dan mencerminkan ide-ide demokrasi, desentralisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Secara strategis hal yang dilakukan dalam mengelola fokus masalah tersebut adalah dengan:

  1. Membangun jejaring dan mengembangkan kerjasama: Membangun jejaring kerja dengan berbagai stakeholder untuk menghadapi berbagai permasalahan lingkungan dan berbagai kesempatan dengan melihat batas administratif dan geografis;
  2. Membangun kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan melalui edukasi, komunikasi dan membangun kapasitas masyarakat yang diharapkan;
  3. Perencanaan yang Proaktif: Mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dibidang lingkungan hidup baik lokal, regional maupun internasional dilakukan sebuah model perencanaan yang proaktif; dan
  4. Mengembangkan keterbukaan dan aksesibiltas: Mengakomodasi transparansi dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi program-program.

GLOSARIUM

Alien species yaitu suatu spesies yang diintroduksi diluar distribusi normalnya.

Adaptasi, sebuah perubahan dalam ekosistem atau masyarakat yang mengharuskan terjadinya penyesuaian dengan perubahan (kondisi yang berubah) lingkungannya.

Biodiversitas/Keanekaragaman Hayati istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaan bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup serta antara mereka dengan lingkungannya, hal ini mencakup fungsi-fungsi ekologi atau layanan alam, berupa layanan yang dihasilkan oleh satu spesies dan/atau ekosistem (ruang hidup) yang memberi manfaat kepada spesies lain termasuk manusia.

Ecosystem management, adalah upaya pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem untuk kebutuhan manusia dan keperluan ekologis dimasa yang akan datang.

Ecosystem services adalah manfaat yang didapat manusia dari ekosistem, termasuk didalamnya makanan dan air, siklus nutrien yang menopang kondisi kehidupan dalam tanah.

Ekosistem adalah sebuah unit ekologis yang terdiri dari sistem interaksi kompleks antara organisme dengan lingkungan yang mereka tinggali.

Desertifikasi, adalah degradasi yang terus menerus ekosistem darat yang disebabkan oleh berbagai hal termasuk perubahan iklim dan aktivitas manusia.

Habitat change, perubahan kondisi lingkungan dimana organisme tertentu hidup. Perubahan ini dapat muncul secara alamiah (kebakaran, longsor, gempa bumi dan lain-lain) namun umumnya perubahan habitat disebabkan oleh aktivitas manusia dalam mengelola alam secara fisik (tata guna lahan).

Invasive alien species adalah alien species yang berkembang biak dan menyebar hingga merubah ekosistem atau habitat yang ada.

Sustainability, terpenuhinya kebutuhan pada masa sekarang tanpa mengorbankan kesempatan generasi yang akan datang untuk terpenuhinya kebutuhan mereka.

Oleh: blhyansos | 14 Juli 2010

Selamatkan Sungai dan DAS Citarum

Sabtu, 17 Juli 2010
Jam 09.00 WIB s/d  selesai
Acara : Pembukaan Pameran Lingkungan “Selamatkan Citarum”

Lokasi : Pesisir Sungai Citarum, Kampung Cikambuy, Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung

Minggu, 18 Juli 2010
Jam 15.00 WIB
Acara : Wangkongan “Citarum Doeloe, Kini dan Nanti
Oleh: blhyansos | 7 Juli 2010

Daftar Istilah

GRLK = Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis

IPAL = Instalasi Pengelolaan Air Limbah

GERHAN = Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Hutan

ANDAL = Analisa Dampak Lingkungan

AMDAL = Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

EPCM =Environmental Pollution Control Manager

CSR = Corporate Social Responsibility

Oleh: blhyansos | 6 Juli 2010

Program Kerja Tahun 2010

Dari strategi pelaksanaan Tupoksi yang diemban Bagian Lingkungan Hidup dengan tetap berupaya fokus terhadap program prioritas yang telah ditentukan dalam RKPD tahun 2010, maka program kerja Bagian Lingkungan Hidup secara ringkas adalah sebagai berikut :

  1. Fasillitasi pengembangan kebijakan Perubahan Iklim Provinsi Jawa Barat
  2. Fasilitasi dalam inisiasi pembentukan Kelompok Kerja untuk Perbahan Iklim
  3. Fasilitasi Upaya Pengurangan Risiko Bencana melalui potensi Sosial Budaya dan Pendidikan
  4. Fasilitasi dan Koordinasi program-program Konservasi
  5. Penjajagan program eco-pontren
  6. Fasilitasi program Pemerintah Bidang LH di Jawa Barat
  7. Inisiasi pengelolaan Basis Data dan Informasi Bidang LH

Kegiatan yang dibiayai dari DPA Provinsi Jawa Barat tahun 2010 :

  • Sub Bagian Pengendalian Dampak,

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisai Pembangunan Lingkungan Hidup

  • Sub Bagian Konservasi,

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan HidupKegiatan Koordinasi Peningkatan Jasa Lingkungan di Kawasan Lindung

Oleh: blhyansos | 6 Juli 2010

Misi Bagian Lingkungan Hidup

Perumusan Misi, Strategi dan Program Kerja Bagian Lingkungan Hidup merupakan Hasil Rapat Kerja Internal seluruh Staff Bagian Lingkungan Hidup Biro Yansosdas pada bulan Februari 2010

Dalam Konteks Peraturan Perundangan yang melandasi PPLH dan Produk Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang ada maka Bagian LH Setda Jabar mempunyai Misi :

  • Mengampu penyelenggaraan Urusan Wajib Lingkungan Hidup agar dapat  terselenggara degan baik di Provinsi Jawa Barat
  • Memfasilitasi Pencapaian Sasaran Program dalam Perencanaan Pembangunan Jabar (RPJPD, RPJMD dan RKPD) khususnya Bidang Lingkungan Hidup.
  • Memfasilitasi penyelenggaraan Kebijakan dan Program Nasional Bidang Lingkungan Hidup di Jawa Barat

Strategi dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu : menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan   koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pengendalian dampak serta konservasi, maka Strategi yang dipilih Bagian Lingkungan Hidup Biro Yansosdas adalah:

Koordinasi, Sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Lingkungan Hidup Biro Yansosdas, untuk terwujudnya sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan pengkajian bahan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang Lingkungan Hidup, maka kegiatan koordinasi merupakan kegiatan inti,  Kegiatan koordinasi harus bersifat aktif dan tidak menunggu.

Fasilitasi, Agar kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dapat berjalan efektif, maka upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan fasilitasi ataupun pelayanan terhadap program yang diselenggarakan oleh OPD /instansi terkait. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan yang arif agar tidak terkesan mengintervensi tugas-tugas OPD instansi yang dikoordinasikan.

Pemantauan dan Evaluasi,  Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari kegiatan pemantauan akan diperoleh masukan atau informasi tentang permasalahan pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan di tingkat lapangan sehingga dapat diperoleh masukan untuk bahan kebijakan bidang LH.

Kemitraan, Diperlukan kemitraan /jejaring kerja dengan sesama OPD, Instansi lainnya maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan perguruan tinggi sehingga terjadi sinergi positif.  Oleh karena itu, kemitraan dalam koordinasi dan fasilitasi harus didasari dengan prinsip saling memperkuat.

Fokus,  Agar program pembangunan bidang Lingkungan Hidup dapat berhasil secara efektif dan efisien, maka prioritasi program perlu dilakukan sehingga diharapkan dapat dicapai suatu hasil yang optimal.  Halini dimaksudkan untuk memaksimalkan sumberdaya, dan sarana yang ada secara efektif.

Pembentukan Kelompok Kerja, Untuk perumusan bahan kebijakan tertentu, Bagian Lingkungan Hidup dapat memfasilitasi wadah kelompok kerja terfokus yang terdiri dari berbagai komponen.  Wadah kelompok kerja ini merupakan suatu forum untuk saling memberikan kontribusi pemikiran sehingga dapat dihasilkan perumusan bahan kebijakan yang konperhensif

Data dan Informasi,  Dukungan data yang akurat dan tanggap merupakan prasarat bagi penyelenggaraan Tupoksi Bidang LH. untuk hal tersebut perlu dikembangkan jejaring pertukaran data informasi dengan memanfaatkan lembaga penyedia data di tingat provinsi maupun pusat serta hasil pemantauan dan evaluasi Bagian Lingkungan hidup, dengan didukung sistem informasi yang memadai secara bertahap.

Oleh: blhyansos | 6 Juli 2010

Program-program Bidang Lingkungan Hidup

a. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan;

a.1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusanakan Lingkungan

a.2. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

b. Mengurangi Resiko Bencana;

Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat

c. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung;

c.1. Program Pengelolaan Kawasan Lindung

c.2. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut,

Oleh: blhyansos | 6 Juli 2010

Visi – Misi RPJM 2008-1013

Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera Tahun 2013”

Misi 4 : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunanyang berkelanjutan’

Bidang Lingkungan Hidup

  1. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan;
  2. Mengurangi Resiko Bencana;
  3. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung.
Oleh: blhyansos | 6 Juli 2010

Dasar Hukum

PP 38 Tahun 2007 : Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

  1. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan meliputi 18 Sub.sub Bidang Urusan
  2. Sub Bidang Konservasi SDA : 1 Sub.sub Bidang Urusan

Urusan Bidang Kehutanan

  1. Sub.Bidang Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove
  2. Sub.Bidang : Pengelolaan DAS

Bagian Lingkungan Hidup Dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Prov. Jabar

Membawahi :

  1. Sub.Bidang Pengendalian Dampak
  2. Sub.Bidang Konservasi

UU 32 Tahun 2009: tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup

19 Kewenangan Provinsi

  1. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
  2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tingkat provinsi;
  3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
  4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
  5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
  6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
  8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
  9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.;
  10. Mengembangkan dan menerapkan instrumen  lingkungan hidup;
  11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
  12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  13. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
  14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat  hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat provinsi;
  15. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
  16. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  17. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  18. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi;
  19. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
Oleh: blhyansos | 6 Juli 2010

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

“Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pengendalian dampak serta konservasi

Fungsi :

  1. Penyelenggaraan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi  pengendalian dampak serta konservasi;
  2. Penyelenggaraan    koordinasi dan fasilitasi pengendalian dampak serta konservasi;
  3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pengendalian dampak serta konservasi;
  4. Telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Kategori